3.48 / 5.0

18 / Apr / 2026

15 / Apr / 2026

13 / Apr / 2026

10 / Feb / 2026

10 / Feb / 2026

y

02 / Aug / 2025

Saran Tidak Ada...

14 / May / 2025

Bencana banjir yang terus-menerus terjadi setiap tahun menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem penanggulangan bencana, perencanaan tata ruang, dan pengelolaan lingkungan. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan yang selama ini diterapkan. Berikut beberapa poin kritik dan masukan: 1. Kurangnya Pencegahan Jangka Panjang Pemerintah cenderung lebih reaktif daripada proaktif. Fokus utama masih pada penanganan pasca-bencana, bukan pada pencegahan. Misalnya, pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti waduk, tanggul, dan sistem drainase modern belum menjadi prioritas utama. 2. Tata Ruang yang Buruk dan Alih Fungsi Lahan Banyak daerah resapan air berubah fungsi menjadi kawasan permukiman atau komersial tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan dalam penegakan aturan tata ruang. 3. Kurangnya Edukasi dan Keterlibatan Masyarakat Masyarakat tidak diberdayakan secara maksimal dalam upaya pencegahan banjir. Program edukasi terkait pengelolaan sampah, pentingnya ruang terbuka hijau, dan pelestarian lingkungan masih minim dan tidak merata. 4. Koordinasi Lintas Instansi yang Lemah Penanganan banjir melibatkan banyak lembaga, tetapi sering terjadi tumpang tindih atau bahkan konflik kewenangan antarinstansi. Pemerintah perlu membentuk sistem koordinasi terpadu dengan jalur komando yang jelas. 5. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Anggaran untuk pengelolaan banjir dan lingkungan sering kali tidak transparan penggunaannya. Perlu ada keterbukaan dan pengawasan publik agar anggaran benar-benar digunakan untuk solusi nyata, bukan hanya proyek sementara. Rekomendasi: 1. Integrasikan perencanaan kota yang berbasis lingkungan dan risiko bencana. 2.Tingkatkan pengawasan terhadap pembangunan yang merusak daerah resapan air. 3. Kembangkan sistem peringatan dini banjir berbasis teknologi. 4. Libatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan pengawasan lingkungan. 5. Audit secara berkala semua proyek dan anggaran terkait penanggulangan banjir. Dengan masukan dan kritik yang konstruktif, diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah yang lebih strategis dan berkelanjutan dalam mengatasi bencana banjir, demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.